Seiring dengan semakin berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama di Kabupaten Trenggalek, kebutuhan akan pedoman yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan UMKM semakin mendesak. Pedoman ini sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait agar dapat membantu pengelolaan UMKM dengan cara yang efisien dan berkel...
Daring 31-12-2026Seiring dengan berkembangnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, dinamika ekonomi, serta tantangan global seperti digitalisasi dan perubahan iklim, pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah. Perubahan ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam merancang kebijakan keuangan yang responsif, inovatif, d...
Daring 31-12-2026Tujuan disusunnya modul ini adalah menyediakan panduan yang komprehensif dan terstruktur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola aset daerah. Selain itu juga mendorong terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang optimal, akuntabel, transparan, efisien dan efektif. Sedangkan manfaat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami modul ini adalah untuk m...
Daring 31-12-2026Modul ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi unit kerja yang diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, khususnya dal...
Daring 31-12-2026Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memberikan serta meningkatkan kualitas service excellent atau pelayanan prima kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membangun integritas dan memberika...
Daring 31-12-2026Reformasi birokrasi yang dicetuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bertujuan untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah dalam segi sumber daya manusia yang ada di organisasi&nb...
Daring 31-12-2026Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS. Ketentuan mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mewujud...
Daring 31-12-2026e-Learning ini disusun untuk memberikan pemahaman dan panduan praktis dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan dokumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek atau kegiatan. Mempelajari materi ini penting karena akan menjabarkan secara detail gambaran umum dan penjelasan mengenai penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang komprehensif, ...
Daring 31-12-2026Data dan informasi merupakan aset dan sumber daya yang esensial bagi organisasi. Oleh karena itu, data dan informasi perlu dikelola secara akurat berkesinambungan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Data dan informasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi pemerintah. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun...
Daring 31-12-2026Pada organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan, secara umum terdapat dua kelompok besar kegiatan atau aktifitas yang mengawali kebutuhan pengadaan barang/jasa, yaitu kegiatan operasional untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan dalam bentuk berbagai investasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadaan barang/jasa terkait opera...
Daring 31-12-2026